Apakah BTS Masih Diperlukan? Penegasan Budi Arie Setiadi Terhadap Pernyataan Luhut

Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pernah menyatakan bahwa Base Transceiver Station (BTS) tidak lagi diperlukan untuk mengakses internet di wilayah terluar karena sudah ada Starlink. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama para ahli dan penggiat di bidang telekomunikasi.

Pernyataan tersebut disebutkan dalam sebuah acara diskusi media, di mana Luhut menyatakan bahwa Starlink telah menjadi solusi yang lebih baik daripada menggunakan BTS. Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa kedua infrastruktur internet tersebut sebenarnya saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Dalam rapat dengan DPR, Budi menjelaskan bahwa Kominfo akan terus memantau aktivitas Starlink dengan ketat untuk memastikan bahwa penyelenggara telekomunikasi menyetujui peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga persaingan yang sehat di industri telekomunikasi.

Budi juga menegaskan bahwa pemerintah terus mengawasi bisnis Starlink agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah akan memastikan bahwa Starlink dan penyelenggara telekomunikasi lainnya terus meningkatkan kualitas layanan mereka demi kepentingan publik.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pernyataan Menko Luhut Binsar Pandjaitan tentang tidaknya kebutuhan BTS untuk akses internet terluar mungkin tidak sepenuhnya benar. Meskipun Starlink bisa menjadi solusi alternatif, BTS tetap memiliki peran penting dalam menyediakan layanan telekomunikasi di berbagai wilayah.

Sebagai masyarakat, kita perlu lebih bijak dalam menerima informasi tentang perkembangan teknologi telekomunikasi. Kita perlu memahami bahwa setiap teknologi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana teknologi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat ketika memilih solusi telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, kita dapat terhindar dari dampak negatif dan menikmati manfaat yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi telekomunikasi.

Menjaga Kota-kota di Indonesia Agar Tak Terjerumus Seperti Eropa-Amerika

Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, meminta pemerintah kota untuk membuat perencanaan kota yang detail di setiap sudut Indonesia. Beliau tidak ingin melihat kondisi kota-kota di Indonesia menjadi seperti di Eropa atau Amerika, di mana banyak pengangguran dan warga yang tak memiliki tempat tinggal tetap. Pesan ini disampaikan oleh Jokowi saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-XVII di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (4/6/2024). Acara tersebut dihadiri oleh para wali kota dan wakil wali kota dari seluruh penjuru Indonesia.

“Saya sering mengatakan, setiap kota di Indonesia harus memiliki rencana yang detail. Kita tidak ingin memiliki kota-kota yang mencekam seperti di Eropa atau Amerika, di mana pengangguran melonjak dan homeless semakin banyak. Kita tidak ingin hal itu terjadi di negara kita, Indonesia,” jelas Jokowi seperti yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Beliau menegaskan bahwa kota-kota di Indonesia harus didesain agar nyaman untuk ditinggali. Dengan begitu, wisatawan akan senang berkunjung ke sana dan warga lokal pun akan mencintai kotanya sendiri.

“Kita ingin menjadikan semua kota ini nyaman untuk dihuni dan dicintai. Wisatawan yang datang akan senang kembali dan warga lokal akan mencintai kotanya karena pelayanan publik yang baik,” tambahnya.

Jokowi juga mengingatkan bahwa pada tahun 2045, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal ini akan membuat beban perkotaan semakin berat, sehingga perencanaan kota harus segera dilakukan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah transportasi massal di perkotaan. Saat ini, kemacetan sudah menjadi masalah di kota-kota besar seperti Balikpapan, Surabaya, Bandung, hingga Medan.

“Oleh karena itu, perencanaan transportasi massal di perkotaan harus segera disiapkan,” ujar Jokowi. Beliau menyadari bahwa APBD saja tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan transportasi massal seperti LRT, MRT, atau Kereta Cepat. Oleh karena itu, Jokowi menyarankan agar pemerintah kota menggunakan skema pendanaan APBN-APBD untuk proyek tersebut.

“Jika APBD memiliki keterbatasan, silakan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Bisa dilakukan pembagian biaya 50-50 antara APBD dan APBN, misalnya,” ungkapnya.

“Jika tidak segera diantisipasi dalam 10-20 tahun ke depan, semua kota akan mengalami kemacetan. Mari kita bergerak sekarang sebelum terlambat,” tambah Jokowi dengan nada bersemangat.

Dengan adanya perencanaan kota yang matang dan pembangunan transportasi massal yang efisien, diharapkan kota-kota di Indonesia dapat menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali dan dikunjungi. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kota-kota yang lebih baik dan berkembang di masa depan.