Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Suyus Windayana menyatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidak terpakai untuk menyediakan lahan program 3 juta rumah yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sudah dilakukan inventarisasi tata ruang guna mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial untuk pembangunan perumahan.
“Saat ini, kami sedang mengkaji semua aset pemerintah yang tidak digunakan, kemungkinan akan kami manfaatkan untuk pembangunan rumah. Namun, di kota-kota besar, lebih cenderung untuk membangun gedung tinggi seperti apartemen,” ujarnya dalam acara Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Suyus juga menyampaikan rencananya untuk memulai pembangunan hunian di wilayah perkotaan, terutama di Jakarta. Ia mengatakan bahwa saat ini sedang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk melakukan pendataan wilayah-wilayah yang dapat dijadikan lokasi pembangunan perumahan.
“Kami sedang mengevaluasi semuanya, sudah berkoordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait rencana pembangunan 1 juta rumah di perkotaan. Kami sedang melakukan inventarisasi tata ruang secara menyeluruh,” tambahnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memberikan pesan kepada Bank Tanah agar lebih proaktif dalam mencari lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak terpakai, tetapi juga memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.
“Dari Satgas Perumahan sudah mulai menagih-nagih karena mereka beranggapan masih banyak lahan yang tersedia. Padahal, jumlah lahan yang tersedia masih terbatas untuk pembangunan,” ujarnya.
Suyus juga mengungkapkan bahwa banyak tanah dari program transmigrasi yang hak pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, melainkan dikelola oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto akan mewujudkan program 3 juta rumah yang dijanjikan selama kampanye. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
Program ini bertujuan untuk memastikan adanya hunian yang terjangkau dan berkualitas dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan, terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Harapannya, program ini dapat mengurangi backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian yang sudah dibangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada tahun 2010 mencapai 13,5 juta unit. Namun, setelah 13 tahun berlalu, pada tahun 2023 angka tersebut hanya turun sedikit menjadi 12,7 juta unit, atau hanya mengalami penurunan sebesar 6 persen, sekitar 800 ribu unit.
