Pemberantasan Korupsi dan Transparansi dalam Mengatasi Biaya Demurrage di Pelabuhan Indonesia
Persoalan biaya demurrage sebesar Rp350 miliar akibat tertundanya impor beras sebanyak 490.000 ton di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tessa Mahardhika Sugiarto, Juru Bicara KPK, bersama lembaga pemerintah lainnya, secara aktif berupaya mencegah korupsi di pelabuhan. Penerapan peraturan baru oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mewajibkan importir untuk
