Pemerintah dan DPR Diharapkan Tidak Melakukan Manuver Nekat Menjelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Masyarakat perlu terus mengawasi proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, karena ada potensi bagi DPR dan pemerintah untuk mencoba mengelak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, mengingatkan bahwa jika pemerintah mencoba memanfaatkan celah hukum untuk melawan keputusan MK tentang ambang batas pencalonan
