Pemerintah sedang menggalakkan efisiensi anggaran, yang berarti pengeluaran pemerintah akan berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan terhambat. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,03 persen, tidak mencapai target pemerintah sebesar 5,2 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan memantau dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap perekonomian. “Apakah efisiensi anggaran akan berdampak? Tentu saja kita akan terus memonitor hal ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (5/2/2025).

Meskipun demikian, diharapkan aktivitas belanja K/L akan tetap berjalan normal setelah kesepakatan efisiensi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga. Selain itu, pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Februari diharapkan dapat menghidupkan kembali perekonomian. “Dengan adanya pelantikan kepala daerah pada bulan Februari nanti, tentu akan memberikan dampak positif terhadap belanja daerah,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi tersebut, Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah. Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran belanja K/L 2025 sebesar Rp 256,10 triliun mencakup belanja operasional dan non-operasional, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial.

Ada 16 pos belanja yang diprioritaskan untuk dipangkas, di antaranya alat tulis kantor, sewa gedung dan kendaraan, seremonial, perjalanan dinas, seminar, rapat, hingga infrastruktur. Semua langkah ini diambil untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Semoga dengan langkah-langkah ini, perekonomian Indonesia dapat kembali tumbuh dan berkembang dengan baik.